Tak Netral di Pilgub, Polisi Sidrap Dipecat

MAKASSAR, TRIBUN -- Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Mudji Waluyo, Senin (3/12/2012) pagi, mengumumkan pencopotan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bambang Sugiarto dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops)  Kepolisian Resort (Polres) Sidenreng Rappang (Sidrap).

Pencopotan itu, kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Endi Sutendi, menyusul pelanggaran etika dan kedisiplinan Polri  yang dilakukan perwira pertama itu.


AKP Bambang, diduga mendukung salah satu dari tiga pasang cagub-cawagub pada perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, 22 Januari 2013 mendatang.

"Ada laporan, AKP Bambang diduga mengintimidasi warga di Sidrap untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur," kata Endi, saat mendampingi kapolda yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar bertajuk, Peran Serta Civitas Akademika, NGO, Ormas, Media, Kepolisian serta Tim Sukses Pasangan Cagub dan Cawagub dalam Mewujudkan Pemilukada yang Demokratis, Damai, Aman, dan Berkualitas, di Sandeq Ballroom, Grand Clarion Hotel, Makassar.
Pencopotan perwira dari jabatannya karena pelanggaran etika dan kedispilinan terkait pilkada ini adalah kali pertama dilakukan kapolda di Sulsel sejak pemilihan kepala daerah pertama digelar tahun 2004 lalu.
Karena pertimbangan etika, Polda tidak menyebutkan pasangan calon kepala daerah yang didukung  dan membuat  si perwira mengintimidasi warga.

Mengkonfirmasikan keputusan kapolda, Kabid Humas mengatakan, AKP Bambang copot resmi dari jabatannya pekan lalu. "Penyebabnya hanya kepentingan organisasi lain," kata AKBP Endi, Senin (3/12/2012).
Seperti yang diberitakan sebelumnya, AKP Bambang dicopot setelah pihak Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung sekaitan dengan adanya informasi dugaan oknum polisi yang tidak netral dalam Pilkada Gubernur (Pilgub) Sulsel.
Terkait keputusan drastis itu, mantan Kapolres Enrekang ini, mengaku  belum mengatahui pasti, yang jelas anggota tersebut dimutasi (dicopot) sesuai dengan perintah langsung dari kapolda," anggota tersebut dimutasi karena kebijakan dari pimpinan," jelas mantan Wakapolrestabes Makassar ini.
Endi mengungkapkan, keputusan pencopotan ini sekaligus pesan dan sikap Polri  bahwa seluruh personel kepolisian bersikap netral dan tidak akan berpihak kepada kandidat manapun dalam pemilihan gubernur.
Jika ada yang mendapati keterlibatan aparat kepada salah satu calon gubernur, dimintanya untuk segera diadukan ke mapolda.
"Kalau anggota yang ditemukan tak netral pasti diproses," tegas mantan Wakapolrestabes Makassar ini. Bentuk sanksi yang diberikan sesuai jenis pelanggaran, mulai dari teguran, sanski administratif, pencopotan dari jabatan, bahkan bisa penurunan pangkat.

Sumber : Tribun Timur Makassar